Tujuh Puluh Pemilik Tanah Menghadiri Sosialisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Ruas Jladri - Karangbolong

Thursday, 11 October 2018 / Berita Terkini

KEBUMENKAB.GO.ID - Tujuh puluh pemilik tanah yang akan terdampak proyek Jalan  lintas selatan selatan menghadiri Sosialisasi tanah untuk pembangunan jaringan jalan lintas selatan (Pansela) Ruas jalan jladri - Karangbolong di Balai Desa Jladri kecamatan Buayan Kamis 11 Oktober 2018.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Kebumen yang dalam kesempatan tersebut diwakilkan Assisten 1 Sekda Mohammad Amiruddin, Kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kebumen Slamet Mustolkha ST MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Jladri Tambakmulya Congot Awang Novita ST MT, Perwakilan dari Bank Jateng, Muspika Kecamatan Buayan serta para pemilik tanah disekitar proyek jalan Jladri Karangbolong.

Dalam sambutannya Asisten I sekda berharap masyarakat khususnya para pemilik tanah untuk dapat mendukung pembangunan jalan tersebut karena dengan dibangunnya jalan lintas selatan tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Jladri.

Menurut ketua PPK Awang Novita, pembangunan jalan tersebut rencananya dari perempatan Jladri hingga tersambung dengan ruas jalan Tambakmulya kecamatan Puring.

Menurut rencana ruas jalan Jladri Tambakmulya akan lebih lebar satu meter dari jalan Tambakmulya Congot yang hanya 6,5 meter. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Menteri Pekerjaan Umum yang salah satunya mensyaratkan pembangunan jalan nasional minimal 7,5 meter serta bahu jalan selebar 2,7 meter.

Awang Novita menambahkan meski lebar jalan yang akan dibangun hanya 7,5 meter namun pemerintah akan membebaskan tanah sepanjang 24 hingga 26 meter. Dengan lebarnya tanah yang dibebaskan tersebut, diharapkan pemerintah suatu saat dapat membangun 4 lajur seperti lebar jalur Pantura pulau Jawa.

Kadis PU menyampaikan kepada para pemilik tanah bahwa akan ada tim independen yang akan menaksir harga tanah, bangunan serta tanaman yang terdampak pembangunan tersebut. Sehingga diharapkan pemilik tanah tidak perlu khawatir terhadap bangunan dan tanaman yang terdampak proyek jalan tersebut.

Diakhir acara Awang Novita menambahkan bahwa pengadaan tanah sudah dimulai sejak 2008, namun pengadaan tanah di Jladri baru dilaksanakan saat ini. Awang menambahkan  bahwa anggaran pembayaran ganti rugi lahan hanya sampai 15 Desember 2018. Sehingga bila sampai tanggal tersebut tidak selesai maka akan hangus. (luk/adm)