Parpol Wajib Lapor Dana Kampanye

Thursday, 6 December 2018 / Berita Terkini

KEBUMENKAB.GO.ID - KPU Kabupaten Kebumen menetapkan batas penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB. Hal ini di tegaskan Ketua KPU Kebumen Yulianto kepada IN Fm usai Bimtek LPSDK bagi para perwakilan/ operator partai politik peserta pemilu 2019 di Hotel Mexolie Kebumen, Kamis (6/12).

Yulianto menandaskan, laporan ini penting untuk kepatuhan parpol dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol tersebut.

"Kami akan laporkan kembali kepada masyarakat,  partai politik apa saja yang telah melaporkan LPSDK, sehingga masyarakat dapat menilai kepatuhan laporan dana kampanye tersebut," ujar Yulianto.

Menurut Yulianto, ada tiga jenis laporan yang harus dipenuhi, yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Laporan awal dana kampanye, disertai dengan laporan sumbangan dana kampanye diserahkan ke KPU paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye, yaitu 22 September 2018.

Sedangkan laporan akhir dana kampanye, diserahkan ke KPU satu hari setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu 14 April 2019. Laporan akhir dana kampanye berisi mengenai penerimaan dan pengeluaran pasangan calon dan partai politik selama kampanye.

"Laporan dana kampanye dilakukan melalui aplikasi Sistem Dana Kampanye atau Sidakam. Jika   penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak dilaporkan, maka dibatalkan parpol tersebut sebagai peserta pemilu maupun caleg terpilih. Dan Penggunaan dana kampanye yang bersumber dari perorangan, kelompok atau badan usaha non pemerintah ini nanti akan di audit oleh kantor akuntan publik pada 1 Juni hingga 10 Juni 2019. Setelah itu diumumkan hasilnya apakah ada penyimpangan atau tidak penggunaan dana kampanye tersebut. Jika ditemukan penyimpangan, maka caleg terpilih dibatalkan," papar Yulianto.

Yulianto menambahkan,  pelaporan dana kampanye ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 34 dan PKPU nomor 29 tahun 2018 atas perubahan PKPU nomor 24 tahun tentang dana kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2019. 

Sedangkan terkait penerimaan sumber dana kampanye merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa sumbangan dana kampanye untuk anggota DPR dan DPRD maksimal Rp. 2,5 miliar berasal dari perorangan. Dan sumbangan dari kelompok atau korporasi tidak boleh melebihi Rp. 25 miliar.

Hadir sebsgai narasumber bimtek LPSDK ini dari KPU Provinsi Jawa Tengah, Ikhwanudin, S.Ag (Divisi Perencanaan dan Logistik) yang menyampaikan materi terkait regulasi pelaporan dana kampanye, dan Iwan Budiono (IAI dan KAP Tarmizi) terkait audit dana kampanye serta Solahudin dari KPU Kebumen. (tim)