KEBUMEN — Pemerintah Kabupaten Kebumen mencatatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp330.701.988.022 atau 56,67% dari target total sebesar Rp583.543.180.000 per 31 Juli 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam acara puncak Gebyar Pajak Daerah Tahun 2026 serta Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pendopo Kabumian, Senin (10/8/2026).
Kegiatan yang dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, dan perwakilan wajib pajak ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan sektor perpajakan daerah. 


Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh masyarakat dan pemerintah desa yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan sebagai instrumen gotong royong membangun daerah.
"Kalau mendengar kata pajak, sering kali yang terbayang adalah kewajiban. Padahal sesungguhnya pajak adalah bentuk gotong royong kita membangun Kebumen. Jalan yang lebih baik, jembatan yang lebih kokoh, pelayanan kesehatan, pendidikan, irigasi, hingga penerangan jalan, semuanya membutuhkan dukungan dari pajak yang kita bayarkan bersama," ujar Bupati Lilis.


Capaian Pajak Daerah dan Tren Positif
Pada APBD Tahun Anggaran 2026, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.917.511.908.000, di mana penerimaan pajak daerah ditargetkan menyumbang sekitar 40 persen atau setara Rp238.536.294.000,00 terhadap PAD. Hingga 31 Juli 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp142.282.150.523 (59,65%).
Kontribusi terbesar ditopang oleh sektor PBB-P2 yang mencatatkan realisasi Rp42.293.368.005 dari target Rp57.500.000.000 (73,55%), serta PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp29.904.298.670 dari target Rp45.250.000.000 (66,09%). 


Secara historis, kinerja penerimaan pajak daerah di Kebumen terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir:
* 2021: Rp121,7 miliar
* 2022: Rp129,8 miliar
* 2023: Rp137,2 miliar
* 2024: Rp139,4 miliar
* 2025: Rp222,7 miliar

 

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tercatat sebanyak 879.555 objek pajak dengan perolehan Rp41,1 miliar. 
Hingga periode tersebut, Kecamatan Padureso sukses menjadi satu-satunya wilayah yang mencapai pelunasan 100%. Dari total 460 desa di Kebumen, sebanyak 107 desa telah berstatus lunas 100%, sementara 353 desa lainnya masih dalam tahap percepatan.


Penyaluran BHPRD dan Program Sengkuyung PKB
Sebagai bentuk dukungan terhadap fiskal desa, Pemkab Kebumen menyalurkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun 2026 senilai Rp11.973.010.652 kepada 397 desa yang memenuhi syarat minimal realisasi PBB-P2 30%. 
Penyerahan simbolis diberikan kepada perwakilan Desa Bocor (Buluspesantren), Desa Mergosono (Buayan), dan Desa Kawedusan (Kebumen).
Selain itu, Bupati mendorong optimalisasi program Sengkuyung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) guna menggarap potensi piutang kendaraan. Dari total 40.384 unit potensi kendaraan, tercatat 36.995 unit belum terdata di tingkat desa, sehingga perlu didorong melalui pengelolaan data yang lebih masif.


Evaluasi KKPD dan Transparansi Keuangan
Dalam sesi monitoring dan evaluasi KKPD, implementasi transaksi non-tunai pemda yang dimulai sejak Maret 2025 telah mengantarkan Kebumen menduduki peringkat ke-9 se-Jawa Tengah. Realisasi KKPD tahun 2026 tercatat mencapai Rp1.698.697.225, yang terbagi untuk pos Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar Rp1.002.106.962 dan Belanja Barang dan Jasa (Barjas) sebesar Rp696.590.263 melalui 33 perangkat daerah.
"Saya berharap pada tahun 2026 seluruh perangkat daerah dapat menggunakan KKPD secara lebih optimal, sehingga transaksi keuangan pemerintah menjadi semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel," tegas Bupati.


Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak Teladan
Sebagai bentuk motivasi, acara ini turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak berprestasi, di antaranya:
* Wajib Pajak Teladan: CV. Langit Cirebon (Reklame), RSUD DR. Soedirman (Air Tanah), CV. Giri Pundi Mas (MBLB), Darmono, S.H. (BPHTB), Pizza Hut Sarbini (PBJT Mamin), Trio Azana Style Hotel (PBJT Perhotelan), PT. Platinum Sinema (PBJT Hiburan), Toserba Jadi Baru (PBJT Parkir), dan PT. PLN (Persero) UP3 Cilacap (PBJT Tenaga Listrik).
* SKPD & Kecamatan Terbaik Implementasi KKPD: Tingkat dinas diraih oleh BPKPD, Disdukcapil, Bapperida, dan Disarpus. Tingkat kecamatan diraih oleh Kecamatan Prembun, Sempor, Rowokele, dan Bonorowo.
* Pengelola Data PKB Terbaik: Desa Sitiadi, Kecamatan Puring.
* Desa Pelunas PBB Tercepat: Desa Surotrunan (Alian), Desa Donorojo (Sruweng), Desa Pejengkolan (Padureso), dan Desa Wonokromo (Alian).